SYARAT PERMOHONAN ASAL USUL ANAK
- Surat permohonan sebanyak 6 rangkap beserta softcopy dalam bentuk CD/Flashdisk;
- Foto Copy KTP Pemohon I dan Pemohon II (suami istri) bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos ;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- Surat Keterangan Nikah di bawah tangan tangan dari Kepala Desa/Lurah bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- Penetapan Istbat Nikah (jika ada);
- Foto Copy Akta Kelahiran Anak atau Surat Kenal Lahir dari Bidan atau Lurah bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- Surat Pengantar dari desa/ Kelurahan
- Membayar Panjar Biaya Perkara;
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.