SYARAT PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH
- Surat permohonan sebanyak 6 rangkap beserta softcopy dalam bentuk CD/Flashdisk;
- Foto copy KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2 (ayah dan ibu calon pengantin) bermeterai Rp 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- Foto copy KTP Calon Besan bermeterai Rp. 10.000 dan dilegalisir Kantor Pos;
- Foto copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon bermeterai Rp 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- Foto copy akta kelahiran anak Pemohon bermeterai Rp 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- Foto copy akta kelahiran calon suami/istri bermeterai Rp 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- Foto copy ijazah terakhir anak Pemohon bermeterai Rp 10.000 dan dilegalisir di Kantor Pos;
- Surat penolakan pendaftaran pernikahan dari KUA
- Surat Pengantar dari desa/ Kelurahan.
- Membayar panjar biaya perkara;
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.