Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pengadilan Agama Mungkid
AREA I – MANAJEMEN PERUBAHAN
Tim Kerja
- Pembentukan Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
- Mekanisme Pembentukan Tim Nona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Rencana Pembangunan Zona Integritas
- Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- Terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
- Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
Pemantauan & Evaluasi Pembangunan WBK
- Kegiatan Zona Integritas WBK WBBM Sesuai Dengan Rencana Kerja
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
- Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti.
Perubahan Pola Pikir & Budaya Kerja
- Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
- Penetapan Agen Perubahan
- Telah dibangun Budaya Kerja dan pola pikir di Pengadilan Agama Mungkid
- Seluruh Hakim dan Pegawai Terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
–
AREA II – PENATAAN TATA LAKSANA
Prosedur Operasional Tetap (SOP)
- SOP sesuai dengan Peta Proses Bisnis
- Penerapan SOP
- Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Pengukuran Kinerja Berbasis Teknologi Informasi Beserta Inovasi
- Operasional Manajemen SDM Menggunakan Inovasi Teknologi Informasi
- Pemberian Layanan Publik Melalui Teknologi Informasi
- Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
- Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
–
AREA III – PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
Perencanaan Kebutuhan Pegawai
- Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja
- Penempatan Pegawai Hasil Rekruitmen Murni Mengacu Pada Kebutuhan Pegawai
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai Rekruitmen Terhadap Perbaikan Kinerja Unit Kerja
Pola Mutasi Internal
- Mutasi Pegawai Antar Jabatan
- Mutasi Pegawai Antar Jabatan Sesuai Dengan Pola Mutasi
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutasi Terhadap Perbaikan Kinerja
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
- Analisis Untuk Pengembangan dan Kompetensi
- Rencana Pengembangan Kompetensi Terhadap Kinerja
- Kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
- Kesempatan Pegawai Dalam Mengikuti Diklat dan Pengembangan Kompetensi Lainnya
- Upaya Pengembangan Kompetensi Pegawai Untuk Ikut Serta Dalam Dilkat
- Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi Terhadap Perbaikan Kinerja
Penetapan Kinerja Individu
- Penetapan Kinerja Individu
- Pengukuran Kinerja Individu Sesuai Dengan Tingkat Diatasnya
- Pengukuran Kinerja Individu Dilakukan Secara Periodik
- Hasil Penilaian Kinerja Individu Dijadikan Sebagai Reward
Penegakan Aturan Dispilin
Sistem Informasi Kepegawaian
–
AREA IV – PENGUATAN AKUNTABILITAS
Keterlibatan Pimpinan
- Pimpinan telah terlibat Pembahasan Rapat Penyusunan Perencanaan
- Pimpinan telah terlibat Pembahasan Rapat Penyusunan penetapan Kinerja
- Pimpnan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
- Dokumen perencanaan kinerja
- Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
- Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART
- Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu.
- Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
- Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
- Unit kerja telah berupaya meningkatkan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja
–
AREA V – PENGUATAN PENGAWASAN
Pengendalian Gratifikasi
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Lingkungan Pengendalian
- Penilaian Atau Identifikasi Resiko atas pelaksanaan kebijakan
- Pengendalian Resiko yang telah diidentifikasi
- Sistem Pengedalian Intern Diinformasikan Kepada Seluruh Pihak terkait
Pengaduan Masyarakat
- Implementasi Kebijakan Pengaduan
- Tindak Lanjut Hadil Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Monitoring Pengaduan
- Laporan Tindak Monitoring dan Pengaduan
Whistle Blowing System
- Implementasi Whistleblowing System
- Monitoring dan Implementasi Whistleblowing System
- Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Whistleblowing System
Penanganan Benturan Kepentingan
- Identifikasi Benturan Kepentingan
- Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan
- Penanganan Benturan Kepentingan telah di implementasikan
- Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
- Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
–
AREA VI – PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Standar Pelayanan
- Kebijakan Standar Pelayanan
- Maklumat Pelayanan
- SOP Standar Pelayanan direviu
- Standar Pelayanan dan Maklumat pelayanan telah dipublikasikan
Budaya Pelayanan Prima
- DDTK Budaya Pelayanan Prima
- Informasi Pelayanan Yang Mudah Diakses
- Sistem Reward dan Punishment Bagi Pemberi dan Penerima Layanan
- Kompensasi Pelayanan kepada penerima layanan
- Sarana Layanan Terpadu Terintegritasi
- Terdapat Invovasi Pelayanan
Pengelolaan Pengaduan
- Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan terintegrasi dengan SP4N Lapor
- Terdapat unit pengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
- Telah dilakukan evaluasi atas penangan keluhan / masukan dan konsultasi
Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Hasil Survey Dapat Diakses Secara Terbuka
- Laporan Tindak Lanjut Indeks Kepuasan Masyarakat
Pemanfatan Teknologi Informasi
