MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID KELAS 1A

Jl. Soekarno Hatta No.36, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511, Indonesia.

ZONA INTEGRITAS

AREA 1

Menejemen Perubahan

AREA 2

Penataan Tata Laksana

AREA 3

Sistem Manajemen SDM

AREA 4

Penguatan Akuntabilitas

AREA 5

Pengawasan

AREA 6

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

PENGADILAN AGAMA Mungkid

“Adaptif dan Inovatif: Menjemput Modernisasi dengan Tetap Berakar pada Nilai.”

Slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Hak Hak Pemohon Informasi

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI (berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 para pemohon informasi memiliki hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah: HAK-HAK PEMOHON INFORMASI Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Orang Berhak: Melihat dan Melihat dan Mengetahui Informasi Publik; Menghadiri pertemuan publik […]

Kontak Pelayanan

Kontak Pelayanan Informasi Alamat Kantor Pengadilan Agama Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta, Pangonan, Desa Deyangan, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang. Kontak Pelayanan Informasi PTSP Online (JELITA)  : https://ptsp.pa-mungkid.go.id/  WhatsApp Bot : Ketik ‘ info ‘ Kirim ke 08112636269 WhatsApp Infomasi : 08112636269 Telepon : (0293)788257 Email : pamungkid@gmail.com  

Prosedur Keadaan Darurat

Prosedur keadaan darurat yang ada di Pengadilan Agama Mungkid Prosedur Evakuasi Dalam Keadaan Darurat Kebakaran Saat melihat api tetap tenang dan jangan panik; Menjauh dari sumber api; Segera menuju tangga darurat yang terdekat dengan berjalan biasa dengan cepat namun tidak berlari; Bila memungkinkan ambil alat pemadam api ringan (APAR) untuk memadamkan api; Bila tidak berjalanlah […]

Fasilitas Publik

1 DISABILTAS

Fasilitas Publik Dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 disebutkan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaran pelayanan publik. Berkat tekad dan komitmen pimpinan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima […]

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings