Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ini secara akademik sangat luas sekali. Dalam hukum Islam, ada fikih Maliki, fikih Hanafi, fikih Syafii, fikih Hanbali dan fikih madzhab yang lain yang masih hidup. 

Selengkapnya KLIK DISINI

Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur tentang persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah/teratur dan yang dikukuhkan dengan hukum formal. Dalam hukum perkawinan diatur tentang syarat dan rukun perkawinan, larangan perkawinan, batalnya perkawinan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan seluk beluk perkawinan.

Anak tiri adalah anak yang didapat dari suami atau isteri yang bukan anak kandungnya. Anak tiri berarti anak bawaan suami atau anak bawaan istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Jadi anak tiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah anak suami dari hasil pernikahannya dengan isteri yang lain dan yang kedua adalah anak isteri dari hasil pernikahannya dengan suami yang lain. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum-hukum terapan dalam bidang ahwalussahsiyah (hukum keluarga) yang terdiri dari 3 buku. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Dalam hukum perkawinanKHI tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiriKHI tidak memberikan definisi atau pengertian terhadap anak tiri. Apa dan siapa anak tiri tidak dijelaskan oleh KHI.

Dalam hukum perkawinan KHI hanya mengatur sedikit tentang anak tiri, yaitu hanya pada dua tempat. Pertama dalam Bab VI ketika KHI membicarakan tentang larangan perkawinan dan kedua dalam Bab XI ketika KHI membicarakan tentang batalnya perkawinan. 

Yang pertama yaitu dalam Bab VI Larangan Kawin. KHI dalam pasal 39 angka (2) huruf c. menyatakan; “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla dukhul”. Dalam pasal ini KHI tidak secara tegas mengatur larangan kawin dengan anak tiri, hanya disebut larangan kawin antara seorang pria dengan wanita keturunan isteri atau bekas isteri. Yang dimaksud seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri dalam pasal ini tidak lain adalah anak tiri. Sebab tidak ada pengertian lain dari wanita keturunan isteri atau keturunan bekas isteri kecuali anak perempuan kandung dan anak perempuan tiri. Sedang larangan kawin dengan anak perempuan kandung sudah diatur dalam pasal 39 angka (1) huruf a. yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria “dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya”. Dalam pasal ini tidak diatur larangan kawin antara seorang perempuan dengan laki-laki anak suaminya atau bekas suaminya dengan isteri yang lain, anak tiri macam yang pertama.

Pasal 39 angka (2) huruf c. ini mengambil alih dari firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23 "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur larangan pernikahan seseorang (perempuan) dengan anak suami dari hasil pernikahannya dengan isteri yang lain. Ini namanya kan juga pernikahan dengan anak tiri, tetapi ketika KHI membicarakan batalnya perkawinan, maka perkawinan seorang perempuan dengan anak suami dari pernikahannya dengan isteri yang lain (anak tiri) dikatakan oleh KHI sebagai perkawinan yang batal, sebagaimana diatur dalam pasal 70 KHI.. 

Yang kedua dalam Bab XI ketika KHI membicarakan tentang batalnya perkawinan. Dalam Bab XI tentang batalnya Perkawinan, dalam pasal 70 huruf (d) angka 3 dinyatakan perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai “hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri”. Walaupun KHI tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan anak tiri, sudah pasti yang dimaksudkan adalah batalnya perkawinan antara seseorang dengan anak suami dari hasil pernikahannya dengan isteri yang lain dan batalnya perkawinan antara seseorang dengan anak isteri dari hasil pernikahannya dengan suami yang lain.

 

Batalnya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 22 Undang Undang Perkawinan tahun 1974 adalah apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 39 KHI, antara lain larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya”.

 

Ketika membicarakan larangan perkawinan, KHI dalam pasal 39 angka (1) huruf c. hanya mengatur larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, anak tiri macam kedua dan tidak mengatur larangan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria keturunan ayah atau bekas ayahnya, anak tiri macam pertama. Tetapi ketika membicarakan batalnya perkawinan KHI berlebihan, dalam pasal 70 huruf (d) angka 3, menyatakan perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai “hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri”. Dengan demikian ketika KHI mengatur tentang batalnya perkawinan, KHI mengatur tentang larangan perkawinan dengan semua macam anak tiri, baik anak tiri macam yang pertama maupun anak tiri macam yang kedua. Yakni batal pernikahan seseorang dengan anak suami dari hasil pernikahannya dengan isteri yang lain dan batal pernikahan seseorang dengan anak isteri dari hasil pernikahannya dengan suami yang lain.

 

Dalam pasal 70 huruf (d) angka 3 KHI seharusnya tidak perlu mengatur batalnya perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda dengan menyebut ibu atau ayah tiri, cukup menyebut mertua dan anak tiri, sebab batalnya perkawinan antara seorang anak dengan orang tua tirinya sudah tercakup dalam pengertian batalnya perkawinan antara mertua dengan anak tirinya, yaitu batal perkawinan seorang pria (anak tiri) dengan ibu tirinya dan batal perkawinan seorang wanita (anak tiri) dengan ayah tirinya.

 

Dalam hukum perkawinan KHI hanya mengatur tentang kedudukan anak tiri dalam 2 hal, yaitu dalam larangan perkawinan dan dalam batalnya perkawinan.

Wallahu a’lam bisshawab.

Oleh : Drs. Cece Rukmana Ibrahim, SH. MH.

            Sejalan dengan pertimbangan lahirnya PERMA No. 14 Tahun 2016, yaitu bahwa perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan, oleh karena itu sejalan dengan perkembangan hubungan hukum di bidang Ekonomi Syariah, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa diantara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang terkait dalam perjanjian yang menggunakan akad syariah;

            Dalam perkembangannya, terutama perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan perdata lainnya  di masyarakat membutuhkan prosudur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;

            Oleh karena HIR (Herzein Inlandsch Reglemen) dan RB.g (Rechtreglement voor de Buitengewesten, tidak mengatur dan tidak membedakan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama;

            Berdasarkan pertimbangan-bertimbangan tersebut, lahirlah Perma No. 14 Tahun 2016, merupakan regulasi yang mengatur secara jelas tentang penanganan perkara Ekonomi Syariah, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 2 yang menyebutkan:

Perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa;

            Berkaitan dengan pemeriksaan perkara ekonomi syariah, sebagaimana di atur Pasal 3 ayat 3 Perma No. 14 tahun 2016, dijelaskan tetap berpedoman kepada hukum acara yang berlaku yaitu HIR dan RB. G, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung. Ini artinya untuk pemeriksaan perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana, berpedoman atau mengacu kepada PERMA N0. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

            Ada beberapa ruang lingkup perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana, yaitu;

  1. Perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
  2. Bukan sengketa yang sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah;
  3. Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
  4. Tergugat harus diketahui tempat tinggalnya;
  5. Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama;
  6. Penggugat dan Tergugat wajib hadir secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum;

            Dalam hal Pemeriksaan Gugatan, ditempuh Tahapan penyelesaian gugatan, dengan tahapan sebagai berikut:

  1. Tahapan Pendaftaran;

-          Yaitu Penggugat mendaftarkan gugatannya secara lisan atau tertulis, yaitu dengan mengisi blanko yang disediakan, atau pendaftaran perkara secara elektronik;

-          Blanko guagatan berisi, identitas penggugat dan tergugat, penjelasan singkat duduk perkara, dan tuntutan penggugat;

-          Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan;

  1. Pemerisaan kelengkapan gugatan sederhana;

Tahap ini bisa dikatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh PANITERA Pengadilan, dengan tahapan sebagai berikut:

-          Panitera melakukan pemeriksaan syarat-syarat pendaftaran gugatan sederhana (hal ini diatur berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan 4;

-          Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat tersebut;

-          Dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana;

-          Ketua Pengadilan Agama menetapkan panjar biaya perkara;

-          Penggugat membayar panjar biaya perkara;

-          Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara Cuma-Cuma;

  1. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti, tahapan ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

-          Ketua Pengadilan Agama menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana; dengan hakim tunggal;

-          Panitera, menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu hakim memeriksa gugatan sederhana;

-          Proses pendaftaran, penetapan hakim, dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 hari;

  1. Pemeriksaan Pendahuluan.

Ada beberapa tahapan dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim tunggal tersebut, yaitu:

-          Hakim memeriksa materi gugatan berdasarkan syarat Pasal 3 dan 4;

-          Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

-          Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk kategori Gugatan Sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar;

-          Penetapan hakim tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

  1. 5.       Penetapan Hari Sidang;

Dalam hal hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama (diatur pasal 12 Perma No. 02 tahun 2015);

  1. 6.       Pemanggilan dan kehadiran para pihak.

Beberapa kriteria pada tahapan ini, yaitu:

-          Dalam hal penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

-          Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut;

-          Dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut;

-          Dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir, sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir;

-          Terhadap putusan tersebut, tergugat dapat mengajukan keberatan (diatur Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5);

  1. 7.       Pemeriksaan sidang dan perdamaian.

Beberapa yang harus diperhatikan saat pemeriksaan dan perdamaian, yaitu:

-          Pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3);

-          Upaya damai dalam PERMA  ini mengecualikan tentang prosudur mediasi;

-          Dalam hal tercapainya perdamaian, hakim membuat putusan perdamaian yang mengikat para pihak;

-          Terhadap putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun;

-          Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada sidang pertama, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan jawaban tergugat;

-          Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

  1. 8.       Pembuktian.

Ada dua kreteria pada tahapan pembuktian, sebagai berikut:

-          Gugatan yang diakui dan atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

-          Tahapan gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku (kembali ke HIR dan RB.g);

  1. 9.       Putusan.

-          Putusan/penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syari’ah;

-          Kepala putusan/penetapan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrarhim dengan aksara arab;

-          Pemberitahuan putusan bagi yang tidak hadir paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan;

-          Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan palin lambat 2 hari setelah putusan diucapkan.

            Upaya hukum, terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan KEBERATAN, keberatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menandatangani Akta Pernyataan Keberatan di depan Panitera, Permohonan keberatan diajukan paling lama 7 hari setelah putusan Gugatan Sederhana diucapkan/diberitahukan, Permohonan Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mengisi blanko permohonan keberatan;

            Untuk Pemeriksaan Keberatan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim paling lambat 1 (sat)  hari setelah permohonan dinyatakan lengkap;

            Putusan Keberatan, diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal Penetapan Majelis, karena dalam pemeriksaan keberatan hanya memeriksa ruang lingkup sebagai berikut:

-          Putusan dan berkas gugatan sederhana;

-          Permohonan keberatan dan memori keberatan;

-          Kontra memori keberatan;

-          Tidak dilakukan pemeriksaan tambahan;

-          Putusan keberatan BHT terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan;

-          Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau Peninjauan Kembali;

            Demikian tulisan ini yang dapat penulis sajikan, di sana sini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran merupakan masukan yang sangat berharga menuju kearah perbaikan yang maksimal.

Sumber Rujukan tulisan ini adalah:

  1. PERMA N0. 14 Tahun 2016
  2. PERMA N0. 02 Tahun 2015
  3. Ceramah yang disampai DR. YASARDIN, SH. M.Hum dalam acara Sosialisasi Perma No. 14 Tahun 2016 pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 di Hotel Santika Bekasi.

Masih menjadi tradisi di kalangan ummat Islam di Indonesia begitu selesai pengantin laki-laki mengucapkan ijab kabul dalam acara akad nikah, selalu pengantin laki-laki disuruh membaca janji sighat taklik talak. Taklik talak adalah talak suami yang digantungkan pada suatu sifat tertentu, yang apabila sifat tertentu itu terwujud maka jatuhlah talak suami itu. Taklik talak menurut ketentuan pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”. Perjanjian taklik talak ini sebenarnya bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Jadi sighat taklik talak itu tidak harus dibaca dalam setiap kali perkawinan, tetapi kalau pihak isteri meminta pihak suami untuk membaca taklik talak maka suami harus membaca taklik talak.

Pembacaan taklik talak dalam akad perkawinan ini agak aneh, kenapa?. Karena akad pernikahan baru saja diucapkan, calon suami dan calon isteri belum bersatu membina rumah tangga bahkan belum terjadi tamkin antara suami isteri, tetapi langsung disusul dengan suami mengucapkan taklik talak. Pasangan suami isteri belum membina rumah tangga sebagaimana mestinya, tetapi sudah ada pengucapan talak dari suami. Aneh tetapi ini sudah menjadi tradisi dari zaman dahulu, yang dimaksudkan untuk melindungi para isteri dari kesewenang-wenangan para suami.

Taklik talak dalam versi fikih Indonesia ini berbeda dengan taklik talak yang diatur dalam kitab fikih (kitab kuning). Dalam kajian kitab fikih, kalau keadaan tertentu yang disyaratkan dalam taklik talak itu terjadi maka dengan sendirinya talak itu jatuh. Disebutkan dalam kitab al-Syarqowiy ‘Ala at-Tahrir juz 2 halaman 302: “Man ‘alaqa thalaqan bisifatin waqa’a biwujudiha ‘amalan bi muqtadhallafdhi, barang siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu”. Jadi talaknya itu langsung jatuh begitu sifat yang dijanjikan/digantungkan itu terwujud.

Berbeda ketentuannya dalam versi fikih Indonesia. Kalau keadaan tertentu yang disyaratkan dalam taklik talak itu betul-betul terjadi, maka supaya talak itu sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama (PA). Kalau tidak mengadukan persoalannya ke PA, maka talak suami itu selamanya tidak akan jatuh.

Selengkapnya bunyi taklik talak ala fikih Indonesia adalah sebagai berikut:

“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

  1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
  3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
  4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial”

Kalau kita perhatikan, dalam sighat taklik talak tersebut mengandung 2 syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami sedang syarat kumulatif harus dilakukan oleh isteri. Syarat alternatifnya adalah angka 1 sampai dengan angka 4. Apabila suami telah melakukan salah satu dari angka 1 sampai 4 atau semuanya, maka suami telah melanggar taklik talak yang alternatif. Tetapi itu belum cukup syarat untuk jatuhnya talak suami. Untuk jatuhnya talak suami maka isteri harus memenuhi syarat kumulatif, yaitu 1. isteri tidak ridho 2. mengajukan gugatan pada PA 3. gugatannya diterima dan 4. isteri menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,-. Empat syarat kumulatif ini harus terpenuhi semuanya. Kalau 4 syarat kumulatif ini sudah terpenuhi semuanya, maka jatuhlah talak satu suaminya itu.

Masyarakat awam terkadang datang ke PA untuk meminta surat cerai dengan alasan suaminya telah melanggar salah satu dari syarat alternatif taklik talak, misalnya suaminya telah tidak memberi nafkah kepadanya lebih dari 3 bulan. Sudah barang tentu hal itu tidak akan dipenuhi oleh PA. Pandangan masyarakat awam ini salah sebagai akibat dari memahami taklik talak yang ada pada ajaran fikih kitab kuning. Sebab dalam taklik talak versi kitab kuning tidak ada syarat alternatif dan syarat kumulatif. Yang ada hanya syarat secara umum saja. Jatuhnya talak karena suami melanggar taklik talak adalah langsung terjadi begitu pelanggaran taklik terjadi.

Setidaknya ada 3 perbedaan antara taklik talak ala fikih kitab kuning dan ala fikih Indonesia, yaitu terletak pada syarat talak, jenis talak dan iwadh.

Dalam kajian fikih kitab kuning, syarat taklik talak hanya satu, yaitu syarat secara mutlak saja. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya “kalau kamu keluar dari rumah ini sekarang, maka kamu tertalak”. Kalaulah kemudian isterinya itu keluar lumah, maka jatuhlah talak suaminya itu secara langsung, saat itu juga.

Berbeda dengan taklik talak versi fikih Indonesia. Karena dalam fikih Indonesia syarat taklik talak tidak hanya syarat alternative saja, tetapi ada syarat kumulatif, yaitu harus diajukan ke PA dengan mengajukan gugatan taklik talak. Kalau gugatannya dikabulkan dan si isteri membayar iwadh, barulah kemudian Pengadilan akan menyatakan syarat taklik telah terpenuhi dan jatuhlah talak suami. Kalau proses ke PA ini tidak ditempuh, maka selamanya talak suami itu tidak akan jatuh.

Perbedaan yang kedua adalah jenis talak. Kalau dalam kajian fikih kitab kuning, maka taklik talak ini termasuk talak raj’i, karena yang mengucapkan adalah suami. Talak raj’i adalah talak kesatu, atau kedua. Dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Jadi ada hak rujuk suami terhadap isteri yang dijatuhi talak dengan cara suami melanggar taklik talak. Hak rujuk itu ada selama isteri menjalani masa iddah.

Dalam kajian fikih Indonesia, cerai karena pelanggaran taklik talak termasuk dalam kategori talak ba’in sughra (cerai gugat), walaupun yang jatuh itu adalah talak suami. Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Mengapa cerai taklik talak termasuk dalam talak bain sughra, karena untuk jatuhnya talak suami itu isteri harus mengajukan gugatan pelanggaran taklik talak ke PA dan harus membayar iwadh. Untuk jatuhnya talak suami itu tergantung pada inisiatif isteri. Jatuhnya talak suami yang melanggar taklik talak adalah oleh Pengadilan. Cerai karena pelanggaran taklik talak adalah talak bain sughra. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 119 ayat (2) huruf c. KHI, “talak bain sughra sebagaimana tersebut dalam pada ayat (1) adalah c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”. Jadi karena perceraian disebabkan pelanggaran taklik talak itu yang menjatuhkan adalah PA, maka jenis talaknya adalah ba’in sughra, sehingga suami tidak mempunyai hak rujuk terhadap isterinya. Kalau terjadi kesepakatan untuk menbangun rumah tangga lagi maka harus dengan akad nikah yang baru.

Perbedaan yang ketiga adalah iwadh. Dalam kajian fikih kitab kuning, tidak ada pembayaran iwadh oleh isteri dalam cerai karena pelanggaran taklik talak. Kalau harus dengan adanya syarat isteri membayar iwadh, maka itu bukan cerai taklik talak, tetapi dinamakan dengan khuluk atau talak tebus, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada/dan atas persetujuan suaminya. Kalau dalam fikih Indonesia, pembayaran iwadh dari isteri kepada suami merupakan syarat komulatif pelanggaran taklik talak. Kalau isteri tidak membayar uang iwadh yang besarnya Rp.10.000,-, maka talak suami tidak akan jatuh.

Hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada yang bersifat diyani (keagamaan) dan qadha’i (yuridis). Hukum Islam seluruhnya bersifat diyani, tetapi hanya hukum Islam yang bersifat qadha’i saja yang membutuhkan kekuasaan Negara untuk menegakkannya. Hukum Islam yang bersifat diyani sangat mengandalkan ketaatan individu yang menjadi subyek hukum. Hukum Islam yang bersifat diyani seperti hukum-hukum dalam bidang ibadah, shalat, zakat, puasa dan haji. Sedang hukum Islam yang bersifat qadha’i antara lain adalah hukum-hukum dalam bidang hukum muamalah, hukum keluarga dan hukum pidana. Dalam sengketa jual beli (ekonomi syari’ah) dan perselisihan suami isteri dalam berumah tangga perlu adanya campur tangan Pengadilan untuk mengadilinya.

Pemeriksaan pelanggaran Taklik Talak adalah hukum Islam yang bersifat qadhai yang memerlukan campur tangan Pengadilan untuk menyelesaikannya. dalam hal ini Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Wallahu a’lam bisshowab.

Syarat utama untuk terjadinya perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya adalah bahwa ahli waris itu mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah Jilid III halaman 607 menyatakan bahwa salah satu syarat adanya pewarisan adalah “hayaatul waaritsi ba’da mautil muwarits walau hukman, hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, walaupun hidupnya secara hukum.” Adapun 2 syarat yang lain adalah matinya pewaris dan tidak ada penghalang menurut hukum untuk menerima warisan.

Dari adanya syarat hidupnya ahli waris disaat pewaris meninggal dunia inilah yang kemudian timbul “persepsi” dikalangan ummat Islam -ahli hukum Islam- bahwa seorang cucu yang ditinggal mati orang tuanya terlebih dahulu menjadi putus waris ketika kakek/neneknya meninggal dunia. Ia merupakan keturunan kakek dan neneknya tetapi ketika terjadi bagi-bagi warisan kakek neneknya itu, ia tidak mendapat bagian sama sekali karena dia “dianggap” bukan sebagai ahli waris, karena orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu, mendahului kakek neneknya. Cucu itu dianggap telah putus waris ketika kakek neneknya meninggal dunia, karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari kakek neneknya.

Adalah sangat manusiawi dan memenuhi rasa keadilan kalau seorang cucu yang sudah ditinggal mati orang tuanya, ketika kakek neneknya meninggal dunia, ia mendapatkan bagian warisan. Sangat tidak layak dan tidak adil serta tidak manusiawi menghukum seseorang tidak berhak menerima warisan yang semestinya harus diperoleh orang tuanya hanya oleh karena faktor kebetulan orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakek neneknya. Bagaimanapun juga ia tidak dapat dihapus dari silsilah keturunan kakek neneknya. Layak kalau ia mendapat warisan sebagaimana cucu-cucu yang lain juga mendapatkan bagian warisan kakek neneknya itu dari jalan orang tuanya masing-masing yang masih hidup.

Kalau dalam konsep hukum barat, BW, ada lembaga Plaatsvervulling, ahli waris pengganti untuk mengatasi masalah semacam ini. Kalau di negeri Islam, contohnya Mesir, untuk mengatasi masalah ini Mesir menggunakan lembaga wasiat wajibat. Maksudnya kalau ada cucu yang sudah ditinggal mati orang tuanya, ketika kakek neneknya meninggal dunia, maka oleh hukum ia dianggap mendapat wasiat dari kekek neneknya itu paling banyak sepertiga harta warisan, walaupun kakek neneknya itu tidak mewasiatkan, baik lisan maupun tertulis, sama sekali untuknya.

Di negeri kita sendiri, Indonesia, telah dilakukan pembaharuan hukum untuk mengatasi masalah cucu yang ditinggal mati orang tuanya terlebih dahulu ini dengan melembagakan “Plaatsvervulling” secara modifikasi. Yaitu melalui Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, yang kemudian menghasilkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam 3 Buku yang terdiri Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Pembaharuan hukum dalam bidang hukum kewarisan melalui KHI antara lain adalah adanya lembaga “plaatsvervulling”, yaitu dalam pasal 185. Pasal 185 KHI terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Ayat (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan demikian maka anak yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, ketika orang tuanya meninggal dunia, sebagai ahli waris, maka anak yang meninggal lebih dahulu itu dapat digantikan oleh anaknya dalam menerima warisan orang tuanya. Tidak lagi seperti yang terjadi selama ini, yaitu cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya, ketika kakek neneknya meninggal dunia, maka cucu itu tidak mendapat bagian warisan dari harta kakek neneknya, karena dianggap telah putus waris.

Dalam KHI ini cucu yang ditinggal mati orang tuanya terlebih dahulu tidak mendapat bagian warisan dari kakek neneknya kalau cucu itu telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 KHI. Yaitu a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. B. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pelembagaan ahli waris pengganti dalam KHI tidak sama dengan plaatsvervulling dalam hukum BW. Dalam BW maka ahli waris pengganti menggantikan sepenuhnya terhadap ahli waris yang digantikan. Sedang dalam KHI dengan menggunakan modifikasi, dengan acuan penerapan sebagaimana dalam pasal 185 ayat (2), yaitu bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Contohnya kalau pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang cucu pancar laki-laki. Kalau diterapkan ahli waris pengganti sebagaimana dalam BW, maka cucu pancar laki-laki mendapat 2/3 bagian dan anak perempuan (bibi dari cucu) mendapat 1/3 bagian. Jadinya bagian ahli waris pengganti lebih besar dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Ini tidak boleh terjadi. Dengan cara sebagaimana dalam KHI, maka harta warisan dibagi dua sama rata antara ahli waris pengganti dengan ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan (bibi dari cucu).

Pembaharuan hukum melalui KHI, juga secara khusus lembaga ahli waris pengganti atau plaatsvervulling ini, barangkali belum tersosialisaikan secara merata di seluruh penjuru tanah air, maka menjadi kewajiban bersama para ulama, dai dan para ilmuan untuk menyebar luaskannya supaya dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam bidang perkawinan, warisan dan perwakafan. Wallahu a’lam bisshowab.